Kurikulum SMP 1947

KURIKULUM SMP 1947

Lahirnya kurikulum SMP 1947 - yang pada saat  itu lebih dikenal dengan sebutan Rentjana Peladjaran - tidak  terlepas dari perubahan situasi politik saat itu. Deklarasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945  berdampak langsung pada dunia pendidikan. Sistem pendidikan yang pada awalnya berbasis pada penjajah,  baik Belanda maupun Jepang,  berubah menjadi sistem pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan Bangsa Indonesia. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang mendasar, yaitu perubahan  yang menyangkut landasan idiil, tujuan pendidikan, sistem persekolahan,  dan kesempatan betajar bagi rakyat Indonesia.

Untuk menuju kepada pembaharuan pendidikan, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) sebagai badan vang bertanggungjawab atas pendidikan mengusulkan sembilan butir pemikiran pendidikan kepada kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia pada tanggal 29 Desember 1945, sebagai berikut :

1. Untuk menyusun masyarakat diperlukan adanya perubahan pendidikan dan pengajaran. Paham perseorangan diganti dengan paham kesusilaan dan peri kemanusiaan. Pendidikan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai tanggung jawab;
2. Pendirian semacam sekolah untuk segala lapisan, yang tidak memandang status sosial dan jenis kelamin, sangat diperlukan guna memperkuat persatuan
3. Metodik yang berlaku di sekolah-sekolah hendaknya berdasarkan sekolah kerja agar aktivitasnya kepada pekerjaan dapat berkembang. Selain itu diperlukan perguruan yang diperuntukan bagi orang dewasa yang bertujuan memberantas buta huruf dan seterusnya hingga bersifat Taman llmu Rakyat dengan tetap memperhadkan isi pada butir 1. Di samping perguruan semacam itu, diperlukan juga perguruan pemimpin masyarakat (semacam pusat pelatihan di setiap Departemen) untuk tiap-tiap lapangan usaha yang penting. Pelaksanaan perguruan seperti itu hendaknya diadakan oleh kantor pusat masing-masing.
4. Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur dan seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini, sebaiknya Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja. Selain itu Madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan rakyat jelata hendaknya mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. 
5. Pengajaran tinggi hendaknya seluas-luasnya dan jika perlu dengan menggunakan bantuan bangsa asing sebagai guru besar. Selain itu diusahakan pula pengiriman pelajar ke luar negeri untuk keperluan negara. 
6. Kewajiban belajar dengan lambat laun dijalankan dengan ketentuan bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya paling lama 10 tahun dapat berlaku. 
7. Pengajaran dan ekonomi temtama pengajaran pertanian, industri, dan perikanan hendaklah mendapat perhatian khusus. 
8. Pengaiaran kesehatan dan olahraga hendaknya diatur sebaik-baiknya untuk menciptakan kecerdasan rakyat yang seimbang. 
9. Disekolah rendah tidak dipungut uang sekolah. Untuk Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi hendaknya diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas sehingga persoalan itu tidak menjadi penghalang bagi pelaiar-pelaiar yang kurang mampu.

Istilah kurikulum saat itu disebut dengan Rentjana Peladjaran. Oleh karena itu Rentjana Peladjaran 1947 disebut sebagai Kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dengan dasar landasan hukum yang berlaku di lndonesia. Pendidikan sebelumnya berdasarkan kepentingan penjajah. Dasar dan tujuan pendidikan dirumuskan oleh penjaiah. Namun, mulai kurikulum 1947 dasar hukumnya mengikuti dasar hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Landasan idiil pendidikan di Indonesia yang dianut dalam kurikulum I947 adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tidak hanya sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, tetapi juga sebagai landasan idiil pendidikan di Indonesia. Meskipun pada perkembangannya terjadi perubahan Undang-Undang Dasar, Pancasila tetap menjadi landasan idiil pendidikan Indonesia.

Landasan konstitusional pendidikan nasional yang juga sebagai dasar konstitusional kurikulum 1947 adalah adalah UUD l945. Berlakunya UUD 1945 di negara Indonesia meniadi acuan semua produk hukum yang ada pada saat itu, tak terkecuali semua peraturan yang ada kaitannya dengan pendidikan.

Tetapi berlakunya kurikulum 1947 tidak diiringi landasan operasional yang berupa undang-undang pendidikan. Saat itu yang paling penting adalah mengubah landasan dasar pendidikan. Jangan sampai landasan pendidikan di negara Indonesia yang sudah merdeka masih menggunakan dasar pendidikan yang dirumuskan oleh penjajah. Namun pada saat itu bukan berarti tidak ada usaha yang dilakukan oleh Panitia Penyelidik Pendidikan dan pengajaran untuk membuat undang-undang pendidikan sebagai landasan operasional pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hanya saja terkendala oleh faktor politik. Saat itu belum sempat merumuskan undang-undang pendidikan, karena pada tanggal 1 Juli 1947 terjadi clash (Perang Kemerdekaan) pertama, karena Belanda bermaksud menduduki kembali wilayah negara RI.

Sebagaimana dikemukakan pada baglan sebelumnya bahwa lahirnya kurikulum 1947 tidak terlepas dari perang kemerdekaan. Kemerdekaan  yang diraih pada tahun 1945 menjadi dasar untuk mengubah sistem pendidikan yang telah berlangsung selama itu, termasuk kurikulumnya. Semua yang berkiblat pada penjajah diubah haluannya untuk berpusat pada negara sendiri, Indonesia. Isi kurikulum yang berlaku pada saat Jepang menjajah tahun 1942 diubah dan disesuaikan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Beberapa perubahan dilakukan, di antaranya bahasa Inggns menjadi pelajaran wajib, bahasa daerah mulai diajarkan, bahasa Belanda dan Jepang dihapus,  pendidikan agama  yang sebelumnya tidak ada dimunculkan sebagai konsekuensi bertakwa   kepada Tuhan Yang Maha Esa, isi materi mata pelajaran ilmu bumi, sejarah berpusat pada negara Indonesia.

Berikut ini isi kurikulum yang dimaksud :

1.        Bahasa Indonesia

2.        Bahasa Daerah

3.        Bahasa Inggris

4.        Berhitung

5.        Ilmu Ukur

6.        Ilmu Alam

7.        Ilmu Hayat

8.        IImu Bumi

9.        Sejarah Taranegara

10.    Pengetahuan Dagang

11.    Seni Suara

12.    Menggambar

13.    Pekerjaan Tangan

14.    Pendidikan Jasmani

15.    Budi Pekerti

16.    Agama

Struktur kurikulum SMP tahun 1947 berbeda dibandingkan dengan strukrur kurikulum SMP yang berlaku pada zaman Jepang tahun 1942. Perubahan yang terjadi adalah sekolah menengah hasil ciptaan Jepang diubah menjadi SMP dengan masa studi tiga tahun. Mereka yang telah menempuh 3 tahun dan lulus berhak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Perubahan kedua adalah pada kelas 3 diadakan deferensiasi lagi menjadi dua jurusan, yaitu bagian A bagi jurusan Bahasa dan Pengetahuan Sosial, dan bagian B untuk jurusan Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam. Berikut ini adalah struktur kurikulum SMP 1947 yang disebut sebagai Rencana Pelajaran 1947.

Tabel 1. Struktur Kurikulum SMP 1947

No	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran dalam Seminggu
		I	II	III A	III B
1	Bahasa Indonesa	6	6	6	5
2	Bahasa Daerah	2	2	3	2
3	Bahasa Inggris	3	3	4	3
4	Berhitung	4	4	2	4
5	Ilmu Ukur	3	3	-	3
6	Ilmu Alam	2	3	2	5
7	Ilmu Hayat	2	2	2	2
8	Ilmu Bumi	2	2	3	2
9	Sejarah Tatanegara	2	2	3	2
10	Pengetahuan Dagang	-	1	2	-
11	Seni Suara	1	1	1	1
12	Menggambar	1	1	1	1
13	Pekerjaan Tangan	1	1	1	1
14	Pendidikan Jasmani	3	3	3	3
15	Budi Pekerti	-	-	-	-
16	Agama	2	2	2	2
Jumlah		34	36	35	37

Proses pembelajaran yang dilakukan saat itu lebih ditekankan pada pemahaman materi yang berpusat pada wilayah Indonesia. Materi-materi pelajaran yang sebelumnya berkiblat pada penjajah diubah menjadi berpusat pada Indonesia. Proses belajar mengajar sebagai pelaksanaan kurikulum tahun 1947 mengacu pada usaha terwujudnya tujuan pendidikan nasional, yaitu pembentukan warga negara yang sejati yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan bangsa Indonesia.  Untuk itu kegiatan belajar mengajar mengacu pada uasaha pembentukan warga negara yang sejati.  Oleh karena itu kegiatan belaiar mengajar memperhatikan prinsip-prinsip yang mengarah pada tuiuan yang dimaksud. Prinsip-prinsip proses belalar yang menjadi acuan adalah :

a.        Dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang MahaEsa;

b.        Dapat menimbulkan perasaan cinta kepada alam;

c.         Membangkitkan nasionalisme;

d.        Memupuk perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak;

e.        Membangkitkan perasaan cinta kepada Bangsa dan Kebudayaan Nasional;

f.          Menimbulkan kesadaran akan kewajiban dan peran serta warga negara dalam memajukan negara;

g.        Menimbulkan kesadaran warga negara untuk tunduk pada hukum yang berlaku;

h.        Membarrgkitkan keyakinan dan kesadaran bahwa pada dasamya manusia itu sama harganya, sebab itu hubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat-menghormati, berdasarkan atas rasa keadilan, dengan berpegang reguh atas harga diri sendiri; dan

i.          Membangkitkan kesadaran bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajibannya, dalam pikiran dan tindakannya.

Penilaian hasil belajar siswa dilakukan beberapa kali melalui ulangan harian, ulangan catur wulan, dan Ujian Penghabisan. Ulangan harian dan ulangan umum catur wulan dilakukan oreh guru dan dijadikan sebagai dasar untuk pemberian nilai dalam rapor dan penentuan kenaikan kelas, sedangkan Ujian Penghabisan dikoordinasikan oleh rayon (karesidenan) untuk menentukan kelulusan siswa. Bentuk soal yang digunakan adalah soal uraian (esai). Ulangan harian dan ulangan umum catur wulan dipakai sebagai dasar untuk menentukan apakah seorang siswa naik atau tinggal kelas. Apabila seorang siswa belum mencapai minimal nilai 6 dalam ulangan catur wulan, yang bersangkutan mengikut, ulangan perbaikan  (her).

Ujian penghabisan digunakan untuk menentukan kelulusan. Seorang siswa SMP dapat dinyatakan lulus  jika memperoleh nilai rata-rata 6 untuk semua mata pelajaran, diperkenankan maksimal ada nilai 5 (nilai kurang) sebanyak 4 mata pelajaran atau ekuivalennya (nilai 4 ekuivalen dengan dua nilai 5). Tidak boleh ada nilai lebih kecil dari pada 4 (nilai 3 disebut angka mati). Ujian penghabisan diselenggarakan oleh rayon dengan soal yang dibuat oleh Pusat (Inspeksi pusat SMP, Jawatan Pengajaran, Kementrian Pengajaran dan Kebudayaan).

Referensi :

Depdiknas. 2010. Sejarah Perkembangan Kurikulum SMP. Jakarta : Depdiknas